oleh

BKD Mukomuko Berikan Edukasi Terkait Perpajakan dan Penerapan Pembayaran Pajak Berdasarkan Omzet

Mukomuko.seribufakta.com – Badan Keuangan Daerah melalui Bidang Pendapatan I dan menggandeng personil dari Satpol PP Kabupaten Mukomuko menyisir dan mendatangi berbagai tempat usaha restoran dan hotel khususnya di Kecamatan Kota Mukomuko.

Adapun tujuan kedatangan tim ini adalah memberikan edukasi terkait perpajakan daerah dan mengimplementasikan penerapan pembayaran pajak berdasarkan omzet hasil usaha. Hal ini diungkapkan Agus Sumarman kepala BKD Mukomuko melalui Kasubbid Penagihan Dodi Irawan dan didampingi Kasubid Penetapan Yenti Roza, SE bahwa kgiatan kita hari ini dinamakan inovasi jemput pajak daerah,Senin 23/3/2020.

Dalam inovasi jemput pajak daerah ini kita ajak turun bersama Satpol PP sebagai instansi penegak peraturan daerah untuk brsama sama memberikan pemahaman yg lebih detail terhadap pelaku usaha restoran dan hotel agar mulai tahun 2020 ini dilakukan pembayaran pajak berdasarkan omzet hasil usahanya dengan tarif sebesar 10% setiap bulannya. Hal ini tegas kita lakukan dan terapkan sebab pemerintah sudah memberikan kelonggaran waktu selama peraturan daerah tentang pajak daerah ini diberlakukan di kabupaten Mukomuko yakni tahun 2011.

Selain itu kelonggaran ketetapan pembayaran pajak melalui omzet ini diberi ruang hampir 9 tahun lamanya,selama 9 tahun ketetapan pajak masih diberlakukan dengan sistem kemanusiaan atau kesanggupan pengelola usaha. Kami kira waktu 9 tahun bukan waktu yang relatif singkat tapi cukup lama juga. Nah dengan kelonggaran itu kami minta agar tahun 2020 ini diterapkan omzet.

Hal ini juga sesuai dengan hasil temuan dari Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu dan hasil Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Dirjen PajaK Wilayah Bengkulu dan Lampung, Ini bukan kemauan kita atau kemauan kepala BKD Mukomuko namun ini dijalankan atas perintah undang undang. Jadi harapan kami semua pemilik usaha dapat memakluminya. Demikian pinta dodi irawan dan Roza disela sela kegiatan dilapangan.

Di tambahkan oleh Roza bahwa khusus untuk pengelola usaha warung makan yang memiliki penghasilan minimal 3 juta akan di kenakan wajib pajak.tetapi hal ini masih dalam Revisi peraturan daerah nomor 13 tahun 2001. tentang pajak restoran dan warung makan yang include di dalamnya sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial dengan pemilik restoran di kabupaten Mukomuko.pungkas’nya.(Bbnh/AMBO).

News Feed