oleh

BKD Mukomuko Wujudkan Pelayanan Pajak Bebas Korupsi

Mukomuko.seribufakta.com – Badan keuangan daerah Kabupaten Mukomuko berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan pembenahan internal dan eksternal dalam rangka mewujudkan pelayanan wilayah yang bebas indikasi korupsi.

Hal ini diwujudkan dengan dioptimalkannya pelayanan pembayaran pajak dan konsultasi keberatan pajak dan pendaftaran pajak semua dilakukan melalui loket pelayanan,ini dimaksudkan agar wajib pajak atau penerima layanan tidak bertemu langsung dengan petugas atau pejabat pengelola pajak daerah.

Kepala Badan keuangan daerah Kabupaten Mukomuko Agus Sumarman, MPH, MM didampingi Kabid Pendapatan I Singgih Pramono diruang kerjanya Jum,at 6/3/2020.

Kita selalu melakukan pembenahan manajemen pelayanan kepada masyarakat khususnya pajak dan pengelolaan administrasi lainnya. Ini diwujudkan dengan pelayanan pajak melalui loket pelayanan. Artinya kita hindari sepenuhnya wajib pajak ketemu langsung dengan pejabat pengelola pajak diruang kerjanya. Jika wajib pajak ketemu langsung petugas atau pejabat pengelola pajak kita khawatir adanya pandangan masyarakat terjadi transaksi illegal diluar kewajiban pembayaran pajak. Nah, untuk menghindari pandangan negatif tersbut, maka semua wajib pajak atau warga masyarakat yang meminta pelayanan pajak, itu harus melalui loket pelayanan secara antri.

Jika ada yang melakukan konsultasi terkait dengan pajak atau keberatan pajak, maka wajib pajak diarahkan pada ruangan khusus sebagai ruang pelayanan tamu. Nanti petugas akan menanyakan kepentingannya terkait apa, jika trkait dg pendaftaran pajak, maka kepala bidang atau kabid mendisposisi perintah kpada kasubid yg membidangi untuk memberikan pncerahan kpada wajib pajak tsb. Artinya wajib pajak atau tamu tamu itu tidak harus semua dilayani oleh kepala badan atau kpala bidang, mlainkan dilayani oleh pejabat teknis yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsi serta keperluan tamu.

Dengan demikian semua akan tertib dan menjauhkan kita dari prasangka negatif pihak pihak lain. Proses ini sebenarnya sudah sangat lama kami canangkan, alhamdulillah beberapa bidang sudah menerapkannya secara bertahap. Ini akan terus kita tingkatkan sampai wajib pajak benar – benar nyaman dengan pelayanan serta fasilitas yg disiapkan sambil melakukan antri atau mnunggu pejabat yg dibutuhkan sesuai keperluan wajib pajak. Selanjutnya kami sampaikan bahwa kbijakan ini juga sebagai wujud OPD kami dalam mendukung pemberlakuan wilayah bebas korupsi dilingkungan perangkat daerah di Kabupaten Mukomuko.

Ini merupakan tindaklanjut dari Nota Kesepahaman kita dengan Dirjen Pajak dihadapan KPK RI beberapa bulan yabg lalu. Demikian diungkapkan agus sumarman baru baru ini.(Bbng/AMBO).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed