oleh

Bupati Mukomuko H.Sapuan tidak Beri Izin Retail Modern

Mukomuko.seribufakta.com – Pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mukomuko bekerja sama dengan salah satu perusahaan retail modern ternama pada Kamis, 1 April 2021, menimbulkan kekhawatiran masyarakat setempat.

Masyarakat khawatir retail modern tersebut akan hadir di Mukomuko. Sebab keberadaannya nanti dikhawatirkan mengancam warung-warung kecil, pelaku UMKM bahkan berdampak buruk terhadap ekonomi masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, Bupati Mukomuko Sapuan memastikan tidak akan memberikan izin pendirian kepada retail modern.

“Kalau ada yang ingin memberikan keilmuan tentang UMKM, tentu sangat kita sambut dengan baik. Tapi soal izin, entar dulu,” tegas Sapuan.

Karenanya ia meminta untuk tidak mencampuradukkan antara pelatihan kewirausahaan dan perizinan.

“Itukan pelatihan wirausaha. Kalau ada orang yang menawarkan untuk memberikan pelatihan dan pengetahuan dengan kita, kenapa tidak? Ingat, ada pelatihan wirausaha dan ada izin. Jangan dicampuradukkan,” kata Sapuan.

Orang nomor satu di Bumi Kampuang Sakti Rantau Batuah ini justru menginginkan pelaku UMKM di Mukomuko mengadopsi sistem manajemen pemasaran yang digunakan retail-retail modern.

“Seperti di Sumatera Barat, banyak juga retail modern, tapi berbasis lokal. Yang mengelola ya UMKM lokal,” terangnya.

Dampak kehadiran retail modern yang berbasis korporasi, menurut Sapuan, dipastikan warung-warung kecil akan gulung tikar.

“Sekali dikasih izin, ya selamat tinggallah masyarakat kita. Kita melawan raksasa, melawan giant, tidak akan mampu,” tegas Sapuan.

Oleh sebab itu dirinya memastikan, dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun ke depan, retail modern dengan model korporasi tersebut tidak akan dihadirkan di Kabupaten Mukomuko.

Sementara itu, Ketua DPRD Mukomuko M Ali Saftaini berpendapat, pihaknya sangat membuka diri kepada investor untuk berinvestasi. Namun ia berharap, pemerintah daerah selalu mengedepankan dan memastikan masyarakat tidak dirugikan.

“Mohon pemerintah daerah mengkaji semaksimal mungkin. Jangan sampai menimbulkan pro kontra dari masyarakat. Kita terbuka dengan investasi, kepentingan masyarakat harus kita utamakan,” papar Ali dalam video yang diunggah di akun pribadinya itu. (JMSI)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed