oleh

Diduga Aset Pemkab Kaur Dibangun Menggunakan Dana Desa

Kaur.seribufakta.com – Berdasarkan hasil penulusuran adanya dugaan aset Pemkab Kaur dibangun melalui dana desa.

Dana desa(DD) dan anggaran dana desa(ADD) tidak di perkenankan penggunaanya untuk membangun aset pemerintah daerah(Pemda) atau masih di bawah kewenangan Kabupaten,pasalnya dana desa (DD) dan dana ADD hanya di peruntukkan kewenangannya membangun aset milik desa yang bersifat padat karya demi kelangsungan perekonomian di desa setempat.

Namun hal tersebut sepertinya tidak berlaku bagi beberapa desa di Kabupaten di ujung selatan provinsi ini, pasalnya diduga masih ada desa yang berani membangun aset milik pemerintah daerah(Pemda) dengan menggunakan dana desa(DD) misalnya, adanya dugaan pembangunan rehablisasi balai desa, salah satunya balai desa benua ratu kecamatan luas Kabupaten Kaur di duga pembangunannya menggunakan dana desa DD tahun 2021 yang notabenenya balai desa tersebut masih aset milik daerah Kabupaten Kaur itu sendiri.

Sehingga ada dugaan beberapa kades, salah satunya kades desa benua ratu melanggar ketentuan Permendagri nomor 19 tahun 2016 dan permendes PDTT republik Indonesia (RI) nomor 16 tahun 2018 yang penelusurannya sebagai berikut:

Dana desa(DD) dan anggaran dana desa(ADD) melalui Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan aset milik daerah, lalu peraturan daerah (Perda) Kabupaten Kaur tentang pengelolaan barang milik daerah dan pastinya juga sesuai Permendes PDTT RI nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa(DD) dan anggaran dana desa(ADD).

Ketika media ini meminta tanggapan terkait adanya dugaan aset milik Pemda setempat yang di bangun melalui dana desa (DD), narasumber inisial(RM) menjelaskan sebagai berikut:

Kalau bicara aturan di atas tersebut, sudah jelas pihak desa tidak boleh menggunakan dana desa(DD) atau anggaran dana desa(ADD) untuk pembangunan yang sifatnya adalah milik kewenangan Kabupaten.

Pastinya dalam penggunaan DD dan ADD haruslah mengacu dalam peraturan tersebut ungkap inisial (RM).

Dikatakan inisial RM batasan-batasan maupun kewenangan-kewenangan penggunaan dana desa (DD) yang di atur dalam peraturan tersebut benar-benar harus di perhatikan oleh pemerintah desa di Kabupaten Kaur sehingga tidak menimbulkan permasalahan ke depannya.

Dan kalau tidak mau berhadapan dengan hukum, di harapkan kepada para kepala desa maupun perangkat desa, bijaklah dalam penggunaan dana desa (DD) dan anggaran dana desa (ADD) sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku ujar inisial (RM).
23/08/2021.

Sekedar informasi, peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi RI nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 di tanda tangani oleh menteri desa PDTT Eko Putro Sandjojo pada tanggal 20 September 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa (DD) tahun anggaran 2019.

Di undangkan pada tanggal 18 Oktober tahun 2018 oleh dirjen peraturan perundang-undangan kemenkumham republik Indonesia(RI) Widodo Ekatjahjana di Jakarta dan di umumkan dalam berita negara republik Indonesia(RI) tahun 2018 nomor 1448.

Sehingga peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik Indonesia (RI) nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa(DD) tahun 2019 ini merupakan acuan utama bagi desa di seluruh Indonesia dalam menyelenggarakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa yang di biayai dana desa tahun 2019.

Hingga berita ini di terbitkan, upaya konfirmasi kepada pihak terkait yaitu BPMD, BPKAD Kaur, dan beberapa kepala desa masih di upayakan.( Samsudin )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed