oleh

Diduga Proyek Siluman, Pembangunan Balai Desa,Tidak Transfaran Alias Tanpa Papan Merek

Kaur.seribufakta.com -Diduga proyek siluman, pembangunan balai desa tidak transfaran alias tanpa papan merek.

Pelaksanaan bangunan balai desa menggunakan dana desa tahun anggaran 2020, desa nusuk kecamatan sebidang gumai tidak sesuai aturan karena bangunan balai desa tersebut tanpa papan merek (diduga siluman ), Minggu 10/01/2021.

Kalau kita berpacu dengan regulasi UU 14 tahun 2008 tentang ketebukaan informasi publik (KIP). bangunan yang dianggarkan pemerintahnseharusnya papan merek proyek balai desa harus dipasang sesuai dengan regulasi di atas.

Kalau tidak adanya papan merek, pembangunan balai desa itu berarti sangat berbeda dengan proyek pembangunan desa lain sehingga masyarakat penuh tanda tanya tentang jumlah dana bangunan balai desa nusuk kecamatan kinal Kabupaten Kaur.Ujar narasumber yang namanya tidak mau disebutkan

Tidak dipasangnya papan merek bangunan tersebut, bukan saja bertentangan dengan perpres.

Tapi juga tidak sesuai dengan semangat transparansi dan keterbukaan terkait informasi pada masyarakat ujar salah satu warga yang namanya minta di sembunyikan.

Selain itu, saat media ini memantau ke lokasi bangunan, diduga menuai tanda tanya, mengapa? karena tiang penyangga didekat anak sungai tersebut sedikit miring ini kuat dugaan ada pengurangan volume.Ujar warga yang namanya minta di sembunyikan.

Saat media ini konfirnasi dengan pelaksana tugas (PLT) desa nusuk melalui Ujang sebagai bendahara desa mengatakan, papan merek tersebut masih di rumah kepala desa( kades). ditanya soal jumlah anggaran Rp.209 juta.Ujarnya.

Sementara, kalau kita berpedoman dengan peraturan menteri pekerjaan umum nomor:29/PRT/M/2006,(Permen PU/29/2006)tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung serta permen PU 12/2014 atau peraturan pekerjaan umum nomor 12/PRT/M/2014.
Disebutkan salah satu terkait persyaratan penampilan bangunan gedung, yang salah satunya aspek tapak bangunan, termasuk pemasangan papan nama proyek, memperhatikan, keamanan, keindahan, keselamatan dan keserasian lingkungan, selain itu agar masyarakat mengetahui sumber anggaran, besar anggaran, dan juga volume.

Sedangkan, dalam peraturan presiden ( Perpres ) nomor 54 tahun 2010 dan perpres nomor 70 tahun 2012 tertuang terkait kewajiban memasang papan nama proyek.( Samsudin )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed