oleh

DPRD Kaur Paripurna Penandatanganan Akhir Fraksi Tentang Raperda Terkait APBD Anggaran 2022

Kaur.seribufakta.com
DPRD Kaur gelar rapat paripurna Panandatanganan akhir fraksi tentang RAPERDA terkait APBD Kabupaten Kaur tahun anggaran 2022.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaur gelar rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah,(RAPERDA) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaur tahun anggaran 2022.

Hadir dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kaur tersebut, blBupati Kaur dan wakil Bupati Kaur H. Lismidianto, SH.MH dan Herlian Muchrim, ST.

Terkait penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, baik dari fraksi Se’ase Se’ijean, fraksi kaur kondusif, fraksi Golkar, dan juga fraksi PDI-P telah menyetujui RANPERDA APBD kaur untuk di setujui menjadi PERDA APBD tahun 2022 dengan beberapa catatan.

Bupati kaur H. Lismidianto, SH.MH menyampaikan dalam sambutannya pada seluruh peserta rapat paripurna DPRD kaur mengatakan.

Rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kaur tahun anggaran 2022 ini merupakan kerangka kebijakan publik yang membuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan belanja dan pembiayaan surat keputusan gubernur Bengkulu nomor: 1.495, BPKD pada tahun anggaran ter-tanggal 21 Desember tahun 2021 terkait evaluasi gubernur terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022.

Dengan anggaran daerah yang terbatas, harus di belanjakan se-efektif dan se-evesien mungkin dan harus benar-benar menunjukan skala prioritas mengurangi belanja yang bersifat operasional dan memberi porsi anggaran yang lebih besar untuk pembiayaan dan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah kabupaten kaur.

Segala koreksi, saran, masukan dan himbauan juga pendapat sebagaimana tercermin dari pandangan akhir fraksi yang telah kita simak bersama-sama, akan kami jadikan mumentum sebagai catatan, sehingga peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2022 dapat menjadi kebijakan publik yang tepat.Ujar bupati kaur. ( Samsudin )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *