oleh

DPRD Mukomuko Gelar Rapat Paripurna Bentuk Pansus terkait Mengapa Pemerintah Gagal Bayar atas Belanja Modal dan Belanja Barang

Mukomuko.seribufakta.com – DPRD Kabupaten Mukomuko rupanya tidak main-main menanggapi adanya gagal bayar atas belanja modal dan belanja barang atau jasa tahun anggaran 2019 dan pembayaran sertifikasi guru tahun anggaran 2019 yang sudah dibayarkan pada tahun 2020 di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.

DPRD Kabupaten Mukomuko langsung membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri dan mengungkap mengapa pemerintah daerah sampai gagal bayar atas belanja modal dan belanja barang atau jasa tahun anggaran 2019 dan pembayaran sertifikasi guru tahun anggaran 2019 yang sudah dibayarkan pada tahun 2020.

Sebelumnya unsur pimpinan telah menyerahkan permasalahan di tingkat Komisi untuk menelusuri lebih awal. Tetapi beberapa hal yang diharapakan oleh komisi tidak didapatkan. Sehingga unsur pimpiman menerima surat dari 16 anggota DPRD dengan isi surat, yaitu mengusulkan agar permasalahan yang terjadi agar diteruskan dan dibentuk pansus. Pembentukan Pansus ini sudah melalui tahapan-tahapan.

Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko M. Ali Syaftaini mengatakan, usai rapat paripurna membenarkan bahwa Badan Musyawarah (Banmus) DPRD telah membentuk pansus dan telah disahkan pada Senin (03/02) sore di ruang rapat (Eks Rumdin) sementara DPRD Kabupaten Mukomuko.

“Panitia Khusus yang sudah terbentuk ini guna untuk penelurusan gagal bayar atas belanja modal dan belanja barang atau jasa tahun anggaran 2019 dan pembayaran sertifikasi guru tahun anggaran 2019 yang dibayarkan pada tahun 2020, ada 2 item yang akan kita telusuri,” ungkap Ali.

Ali Juga menegaskan, tujuan dibentukny pansus ini agar bisa mendapatkan informasi yang valid terhadap penyebab gagalnya pembayaran pada belanja barang atau belanja jasa pada tahun lalu.

Selanjutnya, setelah pansus mengetahui penyebab dua item tersebut pansus akan mengeluarkan pernyataan yang akan menjadi keputusan bersama, dan tugas pansus juga akan mendalami apakah langkah-langkah yang diambil oleh Pemda sudah sesuai dengan aturan atau belum.

“Saya menegaskan, terbentuknya Pansus ini tidak ada unsur politik atau kepentingan politik, ini murni untuk mendalami dan menyelesikan permasalahan yang ada. Dan target masa kerja pansus harus selesai sampai ahkir masa sidang satu sekitar bulan April nanti,” tandas Ali.(Bbng/AMBO/ADV).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed