Seluma.seribufakta.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Seluma menggelar rapat lanjutan Paripurna dengan agenda Pedapat Akhir fraksi tentang Raperda Pertanggungjawaban Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD ) tahun anggaran 2020.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh ketua DPRD kabupaten Seluma, Nofi Eriyan Andesca, S.Sos ,anggota DPRD kabupaten seluma serta wakil bupati seluma Drs.Gustianto,Unsur FKPD dan Kepala OPD serta tamu undangan lainya.senen (21/6/2021 ).
Dalam kesempatan yang diberikan, juru bicara BANGGAR DPRD kabupaten Seluma Dodi Sukardi mengapresiasi dan berterima kasih kepada tim TAPD Kabupaten Seluma.
” Pada kesempatan ini, kami banggar DPRD Kabupaten Seluma dengan memperhatikan apa yang telah menjadi hasil pembahasan antara banggar DPRD Seluma dengan TAPD Kabupaten Seluma terhadap Raperda pertanggungjawaban APBD anggaran Kabupaten Seluma tahun 2020 ” Paparnya
Selanjutnya H. Suhandi, S.Sos juru bicara fraksi PPS pada penyampaian pendapat akhir terhadap Perda tersebut memaparkan beberapa catatan kepada Pemda Seluma.
1. Meminta kepada instansi OPD terkait untuk melakukan perencanaan yang efisien dan matang terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah ( PAD ) yang masih terbilang kecil, serta meminimalisir dugaan kebocoran potensi pendapatan asli daerah
2. Meminta Pemda Seluma segera menyelesaikan dan mencari jalan solusi terhadap sepuluh temuan pemeriksaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, agar temuan tersebut tidak menjadi masalah dikemudian hari.
3. Meminta agar ada peningkatan terhadap pendapatan asli daerah dengan cara membentuk Panitia Khusus ( PANSUS ) tentang peningkatan pendapatan asli daerah.
4. Menyampaikan bahwa perlu adanya kalendar bersama antara DPRD Seluma dengan Pemda Seluma, agar dalam setiap pembahasan anggaran baik APBD tahunan ataupun APBD perubahan efisien, efektif, transparan dan akuntabel
5. Meminta OPD lingkungan hidup dan seluruh pelaku usaha membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup ( SPPL ) terhadap pelaku usaha seperti
– Perusahaan Sawit, Karet, Batu Bara, dan lainnya terkait pengelolaan limbah
– Bengkel terkait limbah B3.
– RSUD, Rumah Sakit Swasta.
– Klinik terkait limbah Medis.
6. Meminta kepada OPD terkait untuk meningkatkan pengelolaan aset daerah yang profesional dan modern untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemda Seluma, khususnya dalam hal pengelolaan aset daerah sehingga dapat meningkatkan PAD.
7. Meminta kepada Pemda Seluma untuk lebih profesional, efisien dan efektif dalam melakukan pengeluaran anggaran serta mengikuti tahapan-tahapan sesuai prosedur yang berlaku.
8. Meminta kepada Pemda memaksimalkan penyerapan anggaran untuk mendongkrak perekonomian akibat dampak covid-19, agar ekonomi segera pulih kembali.
9. Meminta supaya Banggar DPRD Seluma dan TAPD Seluma bisa menyamakan pendapatan dan belanja daerah, agar tidak terjadi defisit yang sangat besar, dan pemerintah harus mampu mencermati mana yang harus diutamakan dalam pembangunan infrastruktur,sesuai program Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan membangun seribu jalan mulus.
10. Meminta menyatukan kesepahaman dalam pemikiran dan kebersamaan dalam melangkah untuk mensukseskan pembangunan daerah.
” Seperti pada rapat sebelumya,kami fraksi PPS sangat bangga dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati serta jajaran yang telah berhasil meraih predikat Opini Wajar tanpa pengecualian ( WTP )”.
Berdasarkan kajian dan beberapa pemaparan yang di sampaikan fraksi-fraksi dalam Rapat paripurna sebelumnya hingga pendapat akhir maka setiap fraksi menyetujui dengan perubahan dan pemaparan Raperda pertanggunjawaban APBD tahun anggaran 2020 di tingkatkan menjadi Peraturan daerah ( PERDA ) Kabupaten Seluma.
Selanjutnya dari ke delapan fraksi yang ada di DPRD kabupaten Seluma,ada satu fraksi yang di anggap abstain berdasarkan keputusan bersama anggota DPRD seluma karna tidak adanya perwakilan yaitu fraksi Gerindra.(Mihin)
Komentar