oleh

Kades Tanjung Dalam Diduga Melanggar Hasil Kesepakatan 2020 – 2021

Kaur.seribufakta.com – Menurut bupati Kaur melalui Kabid pemberdayaan masyarakat desa (PMD) Kabupaten Kaur Doni Raspino, ST,Senin 20/09/2021.

Didalam perencanaan pembangunan di desa itu, pertama ada yang namanya rencana pembangunan jangka menengah desa ( RPJM-des), RPJM-des itu dibuat 1 kali dalam waktu 6 tahun dengan mengikut sertakan komponen-komponen masyarakat lalu, sebelum tahun anggaran di mulai sebelum tahun 2022 nanti misalnya tahun 2021 ini desa itu menyusun rencana kerja pemerintahan desa ( RKP-des), sumbernya RKP-des adalah RPJM-des, jika ada penambahan komponen dari RPJM-des maka ada proses perubahan RPJM-des jika ada penambahan di RKP tadi, setelah RKP ditetapkan disepakati melalui musyawarah rencana pembangunan desa dengan BPD.

Lalu, tim penyusun RKP tadi setelah mendapat pagu indikatif desa
berdasarkan RKP desa membuat RAPB-des.
RAPB-des ini timbul setelah adanya pagu indikatif bisa saja yang ada di RKP tidak ada di APB-des tetapi yang ada di APB-des itu wajib ada di RKP.

Didalam RAPB-des itu tertuang dalam RKP lalu disampaikan ke-kecamatan untuk dilakukan evaluasi terhadap APB-desnya, pihak kecamatan itu melihat dokumen-dokumen pendukung APB-des termasuk RKP-des dan RPJM-des termasuk sudah ada kesepakatan dengan BPDnya apa tidak seandainya tahapan-tahapan itu di laksanakan dengan benar, maka APB-des yang timbul itu berarti APB-des hasil musyawarah desa (Musdes).

Saat ditanya awak media terkait pengalihan yang dilaksanakan melalui musyawarah desa tahun 2021, menurut narasumber yang namanya minta di sembunyikan inisial HZ tentang pengalihan pembukaan badan jalan dan peningkatan rabat beton tetap dilaksanakan kades Marzuki, di lokasi titik yang tidak di setujui masyarakat.Nah masyarakat tetap ingin di lokasi titik yang di sepakati hasil musyawarah desa tahun 2020.

Kabid pemberdayaan masyarakat desa PMD Kaur mengatakan yang namanya hasil kesepakatan musyawarah untuk membatalkannya pasti dengan musyawarah.Ungkap Doni Raspino, ST.

Kalau menurut semua apa yang disampaikan Kabid PMD Kaur pada awak media Seribufakta.com di atas diduga kepala desa tanjung dalam kecamatan tetap Kabupaten Kaur Marzuki diduga memanipulasi hasil kesepakatan musyawarah desa tahun anggaran 2020.( Samsudin )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed