oleh

Kemeterian PUPR:Program KOTAKU Komitmen Mengetaskan Kawasan Permukiman Kumuh di Perkotaan

Bengkulu.seribufakta.com – Gubernur Bengkulu yang di wakilkan oleh Plh.Sekda provinsi Bengkulu Hamka Sabri.M.SI membuka secara resmi Loka karya penanganan kawasan permukimam kumuh dengan tema kolaborasi terpadu dalam upaya penanganan kumuh dan penataan permukiman di provinsi bengkulu bertempat di hotel Santika .Kamis 10/10/2019.

Gubernur bengkulu yang diwakili Plh sekda Hamka Sabri M.SI  menyampaikan pemungkiman kumuh ini harus kita tangani bersama adapun penyebab kumuh yaitu penataan fisik bisa juga menyebabkan daerah kumuh.

Selain itu pengendalian jumlah penduduk salah satu penyebab daerah kumuh,
Urbanisasi dia akan mengumpul disuatu daerah ini juga akan menyebabkan daerah kumuh,
Budaya kita ini juga akan menyebabkan daerah kumuh,Tingkat kemiskinan tinggi secara fisik akan menjadi daerah kumuh.Dengan adanya sinergi OPD instansi terkait dan lembaga apabila tidak bersinergi sulit akan tercapai ,Hamka Sabri.

Heru Purnomo SE menyampaikan laporan nya Kegiatan dilaksanakan slema 2 hari dengan peserta sebanyak 90 peserta di antaranya kepala balai,kepala seksi pelaksanaan permukiman wilayah PPK,pengembangan kawasan Permukiman(PKP),satker pelaksanaan Prasarana Permukiman provinsi Bengkulu,kepala satker pembangunan infrastruktur permukiman dan PPK,PKPBM pada tiap kabupaten /kota serta DPRD kabupaten/kota.

Seribufakta.com berhasil mewawancarai Nurul selaku Direktur Pengembangan Kawasan  pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yaitu melalui Permen no 14 dan rumusan pengadaan tanah.

Khusus provinsi Bengkulu berdasarkan SK Kumuh bupati dan walikota yang tersebar di 9 kabupaten dan kota.Tahun 2016 kota Bengkulu Rejang Lebong dan Bengkulu Selatan melakukan reviw SK kumuh terjadi peningkatan luasan kumuhprovinsi Bengkulu menjadi 2.191.89 Ha dimana 1.676.20 menjadi target RPJMN tahun 2019.

Tahun 2015-2017 telah dilakukan penanganan dan terdapat capaian pengurangan kumuh ol3h program KOTAKU di 3 kota,kabupaten yaitu kota Bengkulu,Rejang Lebong,dan Bengkulu Selatan.Sedangkan kabupaten  Kepahiang dan Bengkulu Utara seluas 1099,41 Ha terlaporkan di laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018.

Dan target yang diberikan masih menyisahkan 577.26 Ha di tahun 2019 yang menjadi target nasional sementara program KOTAKU provinsi Bengkulu menargetkan pengurangan kumuh di tahun 2019 seluas 528,22 Ha melaluikegiatan skala lingkungan dengan bantuan dana BPM di tahun 2019.Akan tetapi dana BPM tersebut hanya Mampu seluas 400,29 Ha masih menyisahkan 127,93 sehingga untuk pencapaian target baik target program KOTAKU maupun target secara nasional dibutuhkan kolaborasi.

Dan juga untuk daerah kabupaten/kota untuk melakukan penanganan kumuh harus ada Perda sebagai landasan hukumnya.Memang penaganan daerah kumuh tidak bisa sembarangan harus ada payung hukumnya.program kotaku kumuh bukan progr APBN melainkan kalborasi di APBD Kabupaten masing-masing.(hadi)

 

.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *