oleh

Ketua DPR RI Tunda Pengesahan RKUHP

Jakarta.seribufakta.com –  DPR RI dan pemerintah sepakat melakukan penundaan dalam mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
“Pemerintah dan DPR sepakat menunda pengesahan RKUHP,” ujar Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Jakarta, Selasa (24/9/2019).
Menurut dia, penundaan pengesahan RKUHP bukan hanya atas kesepakatan dengan pemerintah. Namun, juga atas aspirasi para mahasiswa yang melakukan unjuk rasa selama beberapa lalu di berbagai daerah di Indonesia.
“Tidak hanya usul pemerintah kami juga mendengar aspirasi dari mahasiswa,” imbuhnya.
Dia berharap, penundaan pengesahan perundangan ini dapat menurunkan tensi unjuk rasa yang semakin memanas beberapa hari ini. Kemudian, para mahasiswa bisa menghentikan unjuk rasa karena aspirasinya telah di dengar oleh para legislatif.
“Penundaan untuk menurunkan tensi publik yang semakin tidak kondusif di berbagai daerah,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed