oleh

Komisi I DPRD Seluma Desak Bupati dan Kapolres Segera Lakukan Eksekusi Lahan

Seluma.seribufakta.com – Surat Bupati Seluma yang berisi himbauan kepada pihak penggarap/pengelola lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) seluas 65 hektar atas nama Drs. Sahabuddin (alm) untuk menghentikan aktifitas dan mengosongkan lahan yang berada di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu tersebut diabaikan begitu saja oleh pihak penggarap/pengelola, pasalnya lebih dari dua minggu setelah surat himbauan tersebut dilayangkan, pihak penggarap/pengelola masih melakukan aktifitas seperti biasa di atas lahan yang statusnya sudah kembali ke-Negara tersebut.

Mengetahui hal tersebut, Saat di konfirmasi oleh Awak Media melalui sambungan telepon ketua komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma, Syamsul Aswajar S. Sos dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya akan segera mendesak bupati Seluma dan kapolres seluma untuk segera melakukan eksekusi pengosongan lahan yang dimaksud.

“Kami dari komisi satu DPRD Kabupaten Seluma akan segera mendesak bupati mendesak Kapolres untuk segera melakukan eksekusi untuk pengosongan lahan tersebut”. Tegas Syamsul

“Dalam minggu ini sesegera mungkin akan mengajak Bupati, Ketua DPRD beserta Kapolres Seluma untuk duduk bersama menindaklanjuti himbauan yang tidak digubris oleh Masyarakat tersebut”. Tambah Syamsul.

Terkait hal ini,saat ditemui awak media di ruangannya, Selasa 24/11/2020 sekitar pukul 10:00 Wib, Kepala Bagian (Kabag) tata pemerintahan (Tapem) Kabupaten Seluma, Dadang Kosasi MT menerangkan bahwa pihaknya menerima saran dari berbagai pihak, baik dari masyarakat desa Jenggalu juga permintaan dari pihak DPRD Kabupaten Seluma agar Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Seluma segera melakukan pemasangan patok dan papan peringatan di lahan eks HGU tersebut, namun sampai saat ini belum bisa dilaksanakan oleh pihaknya dikarenakan tidak adanya anggaran.

“Pemasangan papan peringatan itu bisa saja kita lakukan, tapi bagaimana bisa dilakukan kalau tidak dianggarkan,, masangnya pake apa dan kami dari Tapem sudah beberapa kali mengusulkan anggaran ke Tim PAPD namun tidak pernah diakomudir”. Ungkap Dadang

Disisi lain, Masyarakat dan Pemerintah Desa Jenggalu yang diwakili oleh Kades Jenggalu, Joni Midarling meminta kepada Tim yang telah di-SK-an oleh Bupati Seluma beberapa waktu yang lalu ini dapat segera menjalankan fungsi dan tugasnya untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan eks HGU an Sahabuddin (alm) ini sesuai undang-undang dan Peraturan yang berlaku, mengingat Tim yang dimaksud akan berahir masa tugasnya di tanggal 31 Desember 2020 yang akan datang.

“Mengingat SK Tim yang dibentuk oleh Bupati Seluma tersebut akan berahir di tanggal 31 Desember 2020,artinya tersisa waktu kurang lebih sekitar satu bulan ke-depan, maka kami atas nama Masyarakat dan Pemerintah Desa Jenggalu mengharapkan Tim yang telah di-SK-an oleh Bupati tersebut dapat segera menyelesaikan persoalan ini sebelum SK berahir, dan kami selaku Masyarakat tidak mau tau soal ada atau tidaknya anggaran untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang kami harapkan adalah Tim tersebut segera menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku agar persoalan ini cepat selesai sebelum SK Mereka berahir”. Pungkas Joni.(Yudi Wusono)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed