Bengkulu kota.seribufakta.com – Komisi III DPRD Kota Bengkulu sidak ke Lokasi Intalasi Pengolahan Air (IPA) di Kelurahan Surabaya Kota Bengkulu. Dalam sidak, DPRD didampingi Direktur PDAM Kota Bengkulu, Samsu Bahari, Senin (24/1/2022).
Ketua Komisi III DPRD Kota Bengkulu, Dedi Yanto mengatakan, sidak ini dilakukan untuk memantau persoalan Diding beton pintu keluarnya air bocor dan pompa air yang berfungsi cuma 2 unit saja.
“Tadi kita sidak Komisi III full tim dengan PDAM rutenya kita masuk ke PDAM tadi itu, kemudian kita menggali apakah PDAM itu rencana ada persoalan-soalan yang muncul, dan Alhamdulillah mereka ada dokumen itu sehingga kemudia kita jadi rujukan untuk melakukan kunjungan ke Air Nelas,” terang Dedi.
Dedi menyebut, mengidentifikasi ada 3 persoalan yang utama, pertama, soal Diding beton yang dekat sungai jadi pintu masuk air mengalami kebocoran dan itu membutuhkan dana sekitar 3 M khusus itu saja, filter dari 8 filter yang hanya berjalan dengan baik, yang 6 nya tidak berjalan dengan baik. Bak tampungan tadi, persoalan dari air nelas tadi kalau kita ambil sekala prioritas disepakati tentang bagaimana memperbaiki beton yang kebocoran itu dengan dana sekitar 3 M, tentu saja ini kita komunikasi kepada pimpinan kita perjuangkan dibankkan, Komisi III berkomitmen untuk itu.
Kedua, instalasi di Surabaya, ada banyak persoalan, tapi kita sudah bersepakat adalah pembalian mesin pompa air. Satu pompa itu berharga 1,2 M dibutuhkan 2 pompa untuk mengambil air bersumber dari sungai artinya keruh dll kemudian untuk menyalurkan air tersebut dalam bentuk yang sudah bersih 1 unit juga sehingga 2 yunit, itu kalau 1 unit 1,2 M berakti 2 yunit 2,4 M nah ini la yang menjadi prioritas diatas prioritas dengan kondisi keuangan kita yang memang belum pulih karna covid ini.
“Maka kita bersepakat untuk mengutamakan yang prioritas Diding Beton tadi kemudian yang ke 2 pompa, pengadan pompa untuk penarik dan penyaluran air kenapa itu penting prumda bukan PDAM terta hidaya ini sesungguhnya menyumbang memiliki target 4 M ini angka yang memang besar karna di samping mereka juga mengunaka paket ekonomis juga menggunakan paket sosial artinya ini pembagian publik kepada masyarakat di kota Bengkulu,” jelas Dedi.
Sambungnya, kita memahami situasi keuangan di PDAM karna covid juga kita mempikirkan atau mebebaskan pembayaran tagihan kepada 30 ribu warga yang tidak mampu yang ada di Kota Bengkulu. Yang awalnya kita pungut bayaran, kemudian tidak ada pungutan pembayaran. Sehingga kemudian inkam untuk PDAM itu berkurang, ditambah lagi asilisasi untuk Anggara berkurang, karena untuk covid.
“Sehingga kita berjuang untuk tahun 2022 APBD perubahan dan juga tadi kita ingat kan bahwa kita juga harus melakukan 2 tindakan adalah tindakan nokrat dan tindakan politik, tindakan nokrat itu adalah tindakan melengkapi dokumen-dokumen dasar pengajuan kepada kementerian PUPR, siapa tau mereka penganggaran untuk membantu intalasi air yang ada di Bengkulu,” tutupnya.(Adv)
Komentar