Pemenuhan Terhadap Belanja Mandatory Spending telah Dialokasikan sesuai Ketentuan Perundang-undangan

Bengkulu Utara.seribufakta.com – pemenuhan terhadap belanja mandatory spending telah dialokasikan sesuai ketentuan perundang-undangan, diantaranya belanja urusan pendidikan, urusan kesehatan, dan Alokasi Dana Desa (ADD). Adanya kenaikan ADD yang bersumber dari perhitungan 10% dari Dana Transfer Umum (DTU), diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyakarat ditingkat Desa.

Pemerintah daerah juga telah mengalokasikan untuk penyesuaian belanja aparatur dan anggaran belanja infrastruktur, sehingga diharapkan terdapat pemerataan pembangunan dan tercipta lapangan kerja serta pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru dalam rangka sinergitas mendukung konektivitas pembangunan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Saya mengingatkan kepada seluruh kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran, agar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah lebih berhati-hati dan cermat dengan selalu berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku,”tegasnya.

Lakukan langkah – langkah kongkret serta percepatan pelaksanaan dan penyelesaian terhadap program dan kegiatan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD,”tutupnya.(Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *