Pergantian Jembatan Lubuk Silandak Mukomuko Diduga Amburadul

Mukomuko.seribufakta.com – Berdasarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bebas dan Bersih dari Praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta Peranserta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Berpartisipasi Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Mukomuko, maka Jajaran Tim Pengurus LSM NCW perwakilan Mukomuko sebuah lembaga organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pengawasan kebijakan dan pembangunan pemerintahan telah melakukan peranserta pengawasan terhadap beberapa kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko khususnya Tahun Anggaran 2019. Hasil pengawasan dan menindaklanjuti dari laporan yang berasal dari masyarakat Desa Bukit Makmur, Desa Sinar Negeri Lubuk Silandak, Desa Sukamaju dan Sumber Mulyo terhadap pelaksanaan Kegiatan Penggantian Jembatan Lubuk Silandak Kecamatan Teramang Jaya dengan identitas sebagai berikut:

  1. Nama Kegiatan : Penggantian Jembatan Lubuk Silandak
  2. Kecamatan : Teramang Jaya
  3. Nomor Kontrak : 03/PPK-SP/PUPR-BM/JEMB-P1/MM/VII/2019
  4. Tanggal : 24 Juli 2019
  5. Sumber Dana : APBD Kabupaten Mukomuko
  6. Nilai Kontrak : Rp. 3. 792.027.000;-
  7. Terbilang : Tiga Milyard Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah;-
  8. Tanggal Mulai : 24 Juli 2019
  9. Tanggal Selesai : 20 Desember 2019
  10. Tahun Anggaran : 2019
    1. Nama Perusahaan : PT. Affan Alvi Sejahtera
    2. Pengawas : CV. Lukita Survey Consultant
    3. Dari data yang diberikan kepada tim seribufakta.com dilapangan LSM NCW perwakilam Mukomuko Zlatan Asikin,S.IP mengatakan  dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan,Tim Pengurus LSM NCW   menemukan banyaknya kejanggalan-kejanggalan antara lain:
      • Bahwa berdasarkan pengakuan dari warga masyarakat sekitar dan para pekerja menyebutkan material batu yang digunakan untuk cor dan pondasi fisik pekerjaan menggunakan batu material yang berasal dari sungai tersebut, dengan cara pihak rekanan ini mempekerjakan para pekerja dan masyarakat sekitar dengan upah Rp. 50.000 perkubiknya. Hal ini juga diperkuat dari beberapa pekerja dan pemasok material lainnya. Kondisi ini tentunya menunjukkan kepada kita semua bahwa pemakaian material batu diambil dari lokasi yang tidak berizin sehingga menyalahi aturan prosedur hukum yang berlaku;
      • Pemakaian material yang diambil dari Quary berizin hanya berupa split dan pasir saja sementara material lainnya diambil disekitar sungai tersebut berada;
      • Penggunaan material berupa kayu dan papan untuk bahan pengecoran, mall juga diambil dari lokasi yang tidak berizin atau demplot kayu resmi, melainkan membeli dari warga masyarakat yang memiliki papan dan kayu sesuai kebutuhan dan jumlahnya puluhan kubik
      • Kondisi fisik dilapangan, pemasangan batu dan cor juga menunjukkan kondisi fisik kurang bagus karena disana-sini terlihat rekat, hal ini dimungkinkan kualitas adukan semen tidak sesuai dengan campuran adukan yang dipersyaratkan dalam kontrak
      • Penimbunan tanah dan pasir koral juga kurang padat, hal ini sebagaimana terlihat dari dokumentasi yang kami temukan dilapangan
      • Dengan kondisi yang sedemikian rupa, maka berpotensi terindikasi kuat terjadi perbuatan melawan hukum yang berpotensi pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak rekanan kontraktor. Sementara itu, keberadaan konsultan pengawas kami nilai juga dimungkinkan jarang berada dilokasi kegiatan, sehingga system pekerjaan dan pengambilan material terkesan dilakukan pembiaran yang berlarut. Kami minta sekiranya aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan atas penyimpangan kegiatan tersebut. Sebelum kami laporkan secara resmi kepada aparat hukum di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dan Pusat
      • Kondisi Penimbunan Material Pasir dan Batu yang kurang banyak volumenya sehingga terkesan amburadul, bekerja tanpa melihat kontrak kerja dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam kontrak kerja
      • Klarifikasi kepada Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko. Selain klarifikasi terhadap keberadaan rekanan kontraktor pelaksana, kami juga minta agar keberadaan Konsultan Pengawas benar-benar dihadirkan untuk mengklarifikasi persoalan dimaksud, jika konsultan pengawas tidak juga berkenan memberikan klarifikasi, kami akan menyampaikan laporan secara tertulis dan langsung kepada aparat penegak hukum di Kabupaten Mukomuko dan akan kami tembuskan kepada semua media massa cetak dan Online di Kabupaten Mukomuko.Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko. Dalam konteks ini, kelalaian juga kami sampaikan kepada Pihak Konsultan Perencanaan oleh karena produk yang digunakan sebagai acuan kontraktor dalam bekerja ialah produk konsultan perencanaan. Dalam konteks ini kami juga ingin melihat bagaimana kualitas konsultan perencanaan yang dipakai jasanya oleh dinas yang saudara pimpin.(Bbng/AMBO). 
      • Sumber LSM NCW Perwakilan MukomukoJl. Transito No. 00 Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Contact Person 085269779191 Pos Code 38365

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *