oleh

Sekdakab Mukomuko,Anggaran Pilkada Rp 22 Miliar Berpotensi Dialihkan Hadapi Covid 19

Mukomuko.seribufakta.com – Dana pelaksanaan pilkada di Mukomuko sebesar Rp 22 miliar lebih berpeluang dialihkan untuk kegiatan percepatan penanganan Covid-19. Pemkab Mukomuko tengah menunggu aturan mengenai informasi Pilkada 2020 bakal ditunda. Khususnya aturan yang mengatur diperbolehkannya dana yang sebelumnya dialokasikan untuk kelancaran Pilkada, dialihkan penggunaannya untuk penanganan Covid-19,hal ini di jelaskan sekdakab Mukomuko Marjohan diruang kerjanya Jumaat 3/3/2020.

Lebih lanjut Marjohan potensi angka Rp 22 miliar lebih itu karena untuk dana Pilkada yang dialokasikan untuk KPU Mukomuko yang belum disalurkan Pemkab Mukomuko masih sebesar Rp 14,4 miliar, dari total alokasi di APBD 2020 sebesar Rp 24 miliar lalu dana Pilkada untuk Bawaslu, Pemkab belum menyalurkan sekitar Rp 4,02 miliar dari total alokasi tahun ini di Bawaslu sekitar Rp 6,7 miliar.

Selanjutnya didapat dari alokasi dana pengamanan Pilkada sebesar Rp 2,5 miliar yang dialokasikan untuk Polres Mukomuko dan sebanyak Rp 1,5 miliar yang dialokasikan untuk Kodim 0428/Mukomuko.

Pemkab berharap jika benar-benar ada penundaan pelaksanaan pilkada 2020 dananya yang belum terpakai digunakan untuk kebutuhan penanganan Covid-19.

“Walaupun belum jelas petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknisnya (Juknis) sampai ke kita, sebagai dampak bakal terjadi penundaan Pilkada. Tentu ini mengisyaratkan dan memungkinkan anggaran yang seperti ini juga dibutuhkan untuk penanganan Covid-19,” ujar Sekda Mukomuko Drs. H. Marjohan.

Selain itu dana Pilkada di APBD 2020 khusus untuk KPU dan Bawaslu Mukomuko baru disalurkan sebanyak 40 persen dari total pagu. Sedangkan anggaran untuk Kodim 0428/Mukomuko dan Polres Mukomuko, belum disalurkan sama sekali.

“Karena tahapan Pilkada berhenti, otomatis kita tidak mengucurkan kembali dana Pilkada untuk KPU dan Bawaslu Mukomuko tahap kedua 50 persen dan tahap ketiga 10 persen,” pungkas Sekda.

Terkait dana sekitar Rp 9,6 miliar yang sudah disalurkan ke KPU Mukomuko dan sekitar Rp 2,6 miliar ke Bawaslu Mukomuko, Sekda meminta agar kedua lembaga penyelenggara Pilkada ini harus disiplin dengan ketentuan artinya dana tahap pertama yang sudah disalurkan itu harus jelas pertanggungjawabannya.

“Dana yang sudah diberikan, akan ada pertanggungjawaban. Kalau memang sisa berarti semuanya harus disiplin, harus dikembalikan ke pemkab. Jadi tidak ada kita tarik-tarik dana yang sudah diterima mereka. Tapi memang ada dana yang belum disalurkan,” sampai Sekda.(Bbng/AMBO)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed