oleh

Tahun Anggaran 2019 Bangunan Fisik DD Desa Penyandingan di Duga Mark Up

Kaur.seribufakta.com – Diduga Mark up pembangunan fisik desa Penyandingan kecamatan maje tahun anggaran 2019 yang dianggarkan melalui dana desa.(DD) asal jadi.

Dana desa yang direalisasikan pemerintah yang dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara(APBN) tidak lain mengutamakan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat desa tertinggal dalam undang-undang.(UU) nomor:6 tahun 2014.

Secara khusus terdapat peraturan pemerintah(PP) nomor: 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara(APBN)60/2014.

Yang telah diubah dalam peraturan pemerintah (PP) nomor: 22 tahun 2015
tentang perubahan peraturan diatas peraturan pemerintah PP 22/2015

Dan yang terakhir diubah peraturan pemerintah(PP) nomor: 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua diatas.

Peraturan pemerintah(PP) nomor:
60 tahun 2014 tentang dana desa(DD) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara(APBN)
(PP 8/2016) tentang desa
( Lembaran negara republik Indonesia RI ) tahun 2014 nomor: 7 dengan tambahan lembaran Republik indonesia(RI) nomor: 5495

Dengan regulasi peraturan pemerintah(PP) di atas yang seharusnya tidak boleh di langgar, namun tidak dengan kades Penyandingan Suparyoto kecamatan maje Kabupaten Kaur yang pembangunan fisik tahun 2019 diduga tidak sesuai dengan regulasi diatas.

Bagaimana tidak saat media ini menemui salah seorang warga desa Penyandingan kecamatan maje Kabupaten Kaur inisial(MS) menuturkan pada media Seribufakta.com.

1.tidak adanya keterbukaan pada masyarakat desa Penyandingan terbukti tidak adanya pemasangan papan merek tentang keterbukaan informasi publik(KIP) nomor: 14 tahun 2008.
dan peraturan perintah(PP) nomor:
61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik(KIP).

2.pelaksanaan program pembangunan
rehab rumah tidak layak huni GAKIN dengan jumlah 15 unit yang pelaksanaanya, kami sebagai warga hanya di kasih semen, seng,dan juga papan, itupun di kerjakan sendiri.

Bangunan rehab rumah tidak layak huni tersebut yang dianggarkan melalui DD yang bangunannya diduga asal jadi.(Mark Up) karena saya juga termasuk warga penerima rehab rumah ucapnya. Terkait KWH yang harusnya dianggarkan melalui dana desa, ternyata beli sendiri. ungkap inisial (MS) dengan nada kesal.

3.Pembangunan gudang desa tahun 2019 di duga asal jadi(Mark Up).

Apa yang disampaikan warga(MS) benar warga inisial (SS) terkait meteran yang anggarannya diduga melalui dana desa, ternyata kami beli sendiri secara pribadi ucap.(SS) pada media seribufakta.com.

Saat ditanya terkait pembangunan gudang desa tahun 2019 inisial(MS) mengungkapkan:

1.adukan manual.( Tanpa Maulen ).
2.adukan yang seharusnya 1 sak semen 3.4 lorry pasir.
3.pelaksananya diduga: 1 sak semen, diduga 5 lorry pasir.
3.bangunan gudang tidak sesuai yang diharapkan masyarakat penyandingan ucap: (MS).

Begitu juga dengan rabat beton 2019 diduga asal jadi(Mark Up) sehingga belum 2 tahun sudah hancur padahal jalan tersebut hanya di lewati kendaraan roda dua( Motor ) tutup:
warga inisial(MS)

Adapun rincian dana desa 2019 sebagai berikut:

1.SUB Bidang pertanahan
Rp. 3,500,000
2.Penyelenggaraan Posyandu.(mkn
tambahan,KLS,Bumil, Lansia,
Insentif.
Rp.15,000,000
3.Pembangunan Rehabilitasi
Peningkatan Pengerasan jalan desa
Rp.81,840,650
4.Pembangunan Rehabilitasi
Peningkatan balai desa/Balai
Kemasyarakatan
Rp.94,977,350
5.Dukungan pelaksanaan program
Pembangunan/rehab rumah tidak
tidak layak huni GAKIN
Rp.457,890,000
6.Bantuan hukum untuk aparatur desa
dan masyarakat miskin
Rp.3,000,000
7.Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi
kepada masy, di bid, hukum dan
Perlindungan masy
Rp.12,853,000
8: Penyelenggaraan pelatihan
Kepemudaan tingkat desa
Rp. 5.000.000
9: Pemeliharaan sarana dan prasarana
Kepemudaan dan olahraga milik
desa
Rp. 11,300,000
10: Pembinaan lembaga adat
Rp. 13,000,000
11.Pembinaan PKK
Rp. 9,000,000
12.Lain-lain

(Samsudin) 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed