oleh

Terkait Polemik di Masyarakat, Dinsos Mukomuko Pasang Label Tanda Penerima PKH

Mukomuko.seribfakta.com – Minggu 10/5/2020 berdadarkan pantauan media Seribufakta di lapangan, polemik penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) yang tidak tepat sasaran terus bermunculan.

Hal ini terlihat dari program kementrian sosial itu di nilai belum merata menyentuh orang miskin ini di picu karena timbul dari rasa kecemburuan sosial dikarenakan banyak orang yang sudah mampu ekonominya tapi tetap mndapatkn bntuan PKH sehingga masyarakat yang layak mendapqtkqn PKH atau ekonominya masih di bawah tidak mendapatkan bntuan apa-apa jadi merasa tidak mendapatkan keadilan dari pemerintah.

Media ini meminta keterangan dari bebrapa kepala desa (nama tidak mau.disebutkan) di wilayah kabupaten Mukomuko hampir setiap desa menjelaskan memang benar sekali masalah itu polemik memang terjadi di setiap desa terkait program PKH tersebut dan kami sebagai kades memang tidak bisa serta merta merubah data yg sudah ada karena data ini berjangka 6 tahun sekali baru ada data yang keluar.Ujarnya.

Lebih lanjut kades mengatakan kami dari Pemdes juga sering memberikan pengertian kepada warga yang ekonominya sudah mapan untuk mengalihkan bantuan tersebut kepada warga yang lebih membutuhkan akan tetapi hal itu tidak membuahkan hasil.

Saya selaku kades mengharapkan kepada Dinsos Kabupaten Mukomuko agar segera turun ke desa-desa dan menempel lebel ke rumah-rumah warga penerima program PKH tersebut sehingga akan timbul rasa malu dengan sendirinya bila warga tersebut memang sudah mampu ekonominya.tuturnya.

Ditempat terpisah pendamping soeial kecamatan dan desa Sugia menjelaskan bahwa polemik tersebut memang sudah beredar di tiap desa dan kami sudah bekerja sama dengan para kades selama ini dan kami berharap kepada masyarakat yang sudah mampu agar berbesar hati untuk mengundurkan diri dan turut berbagi dengan masyarakat yang lain yang sekiranya kurang mampu yaitu dengan cara membuat surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai dan di serahkan ke kades setempat dan Tim pendamping PKH dan bagi warga yang sudah mampu tetapi tetap tidak mau legowo mengundurkan diri maka bisa di ancam dengan undang undang yang mengatur masalah penanganan fakir miskin yaitu undang undang nomor 13 tahun 2011 pasal 42 dan pasal 43 setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagimana di maksud akan di pidana sedangkan pasal 11 ayat(3), pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta.Ujarnya.

Selain itu media ini menghubungi via telpon ke dinas sosial Kabupaten Mukomuko terkait pemasangan label di runah warga penerima program PKH tersebut kabid Kesos melalui kasi Kesos Ely menjelaskan sebenarnya jadwal kami memang dalam waktu dekat ini mau turun ke desa-desa melakukan pemasangan label ke rumah penerima PKH akan tetapi karnakn situasi seprti ini yaitu pandemi covid -19 maka jadwal kegiatan kita undur tahun ini.pungkasnya.(Bbng/Ambo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed