Bengkulu kota.seribufakta.com – Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi Selasa pagi (31/8/2021) mengikuti acara Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) secara virtual dari ruang monitoring center (moncen) Dinas Kominfosan Kota Bengkulu.
Rapat yang digelar oleh Kemendagri ini dipimpin langsung Tito Karnavian selaku Mendagri, dihadiri Ketua KPK Firli Bahuri dan pihak BPKP pusat. Semetara Dedy yang dalam kesempatan itu didampingi Plt Asisten I Eko Agusrianto, Kepala Inspektorat Kota Bengkulu Eka Rino dan Plt Kepala BPKAD Yudi Susanda
Acara Rakorwasdanas itu diikuti seluruh gubernur, bupati dan walikota serta Inspektur provinsi kabupaten/kota se-Indonesia. Selain Rakorwasdanas dirangkai juga dengan acara launching sinergitas pengelolaan bersama monitoring center for prevention (MCP) dan penyerahan penghargaan kepada 10 provinsi terbaik dalam tindaklanjut Kemendagri yakni provinsi Jateng, DIY, Lampung, Sumsel, Bali, Sulsel, Riau, DKI Jakarta, Banten dan Kalsel.
Arahan dari Ketua KPK Firli Bahuri, intinya beliau menyampaikan upaya-upaya KPK dalam mencegah korupsi di birokrasi setiap daerah, baik pemerintah tingkat provinsi, kabupaten maupun kota.
Sedangkan dari BPKP dan Kemendagri menyampaikan cara menerapkan tata keloka pemerintahan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada level provinsi dan kabupaten kota.
Menterjemahkan paparan dari BPKP dan Kemendagri, Dedy menyimpulkan bahwa intinya setiap program yang dibuat harus terencana dengan matang dan dalam pengerjaan harus tepat sasaran dan harus ada outcome seperti yang juga pernah disampaikan oleh Presiden RI yakni ada dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Program itu jangan hanya dilaksanakan saja tetapi harus ada manfaatnya bagi masyarakat. Jadi betul-betul harus dipastikan bahwa semua program dan setiap kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian Dedy.(rilis)
Komentar